DELI SERDANG — Majelis hakim PN Lubuk Pakam menyatakan permohonan praperadilan HS Bancin dikabulkan. Kemenangan pemohon itu membuat Balai Gakkum Sumatera berada di posisi kalah dalam perkara yang berproses di wilayah hukum Deli Serdang tersebut.
Kuasa hukum pemohon, Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada jajaran majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara secara objektif. Menurutnya, putusan itu mencerminkan integritas peradilan yang adil bagi masyarakat pencari keadilan.
Ramces menilai putusan tersebut memperlihatkan hakim menjalankan tugas sesuai koridor hukum acara pidana. Ia menyebut kehormatan seorang hakim tercermin dari cara menjatuhkan putusan secara adil, objektif, dan berdasarkan hukum.
"Memang sangat benar dan pantas julukan serta gelar yang diberikan kepada hakim sebagai wakil Tuhan di bumi persada ini. Sebab, melalui putusannya, seorang hakim dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang mencari dan membutuhkan kepastian hukum," ujar Ramces dalam keterangannya di Deli Serdang, Senin (16/11/2026).
Ia juga mengutip filosofi soal mahkota hakim sebagai pengingat etika profesi penegak hukum. "Melalui putusannya, hakim memuliakan mahkotanya. Artinya, kehormatan dan kemuliaan seorang hakim akan tercermin dari bagaimana ia menjalankan tugas serta menjatuhkan putusan secara adil, objektif, dan berdasarkan hukum," tambahnya.
Ramces menekankan putusan yang berpihak pada objektivitas memperkuat prinsip equality before the law. Setiap warga negara, katanya, memiliki kedudukan setara di hadapan hukum tanpa terkecuali.
Mewakili Kantor Hukum Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., ia berharap lembaga peradilan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, konsisten menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Harapan itu terutama ditujukan bagi masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya.
Jalur praperadilan kerap menjadi instrumen krusial untuk menguji keabsahan tindakan penegakan hukum. Objek ujinya mulai dari penangkapan, penahanan, hingga sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Dalam praktiknya, putusan praperadilan yang dimenangkan pemohon sering menjadi titik balik dalam mengawal prosedur hukum. Mekanisme ini memastikan proses penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan sesuai KUHAP serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pakar hukum menilai dinamika peradilan di daerah seperti Deli Serdang menuntut transparansi dan profesionalisme tinggi dari seluruh aparat penegak hukum. Pengawasan melekat melalui praperadilan berfungsi sebagai koreksi institusional agar penyidikan berpijak pada kecukupan alat bukti yang sah.
Dengan putusan PN Lubuk Pakam, HS Bancin memegang posisi hukum yang lebih kuat dalam perkara yang berproses di wilayah hukum Deli Serdang. Langkah lanjutan penyidikan maupun upaya hukum lain belum disebutkan dalam keterangan kuasa hukum.