Bulog Wajib Serap Jagung Petani Rp 6.400/kg Saat Harga Jatuh

Penulis: Ragil  •  Minggu, 15 November 2026 | 10:49:02 WIB
Pemerintah menetapkan HPP jagung pipilan kering Rp 6.400 per kilogram di gudang Bulog sebagai jaring pengaman petani.

SUMATERA UTARA — Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering Rp 6.400 per kilogram untuk kadar air 14 persen di gudang Perum Bulog, efektif lewat Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026. Ketentuan ini menjadi jaring pengaman agar petani tidak merugi ketika harga pasar anjlok, sekaligus menjaga harga pakan tetap terjangkau bagi peternak.

Jakarta — Penetapan HPP jagung tertuang dalam lampiran surat edaran yang diteken pada 10 November 2026, merujuk Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024. Selain HPP di gudang Bulog, pemerintah menetapkan harga pembelian jagung kadar air 18-20 persen di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram.

Harga acuan di tingkat peternak untuk jagung kadar air 15 persen dipatok Rp 5.800 per kilogram. Tiga angka itu menjadi patokan transaksi jagung nasional mulai dari petani, Bulog, hingga peternak sebagai pengguna akhir.

Mengapa HPP Jadi Jaring Pengaman Petani

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menegaskan HPP berfungsi sebagai harga dasar atau batas bawah, bukan batas atas. Petani tetap bebas menjual jagung di atas HPP bila kondisi pasar sedang baik, dan transaksi itu tidak melanggar aturan karena Peraturan Bapanas tidak mengatur batas atas harga jual di tingkat petani.

"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi," ujar Hermawan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Yang dilarang, kata Hermawan, adalah membeli jagung petani di bawah HPP atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan. Pemerintah menyebut penetapan ini sebagai bentuk keberpihakan negara kepada petani yang diimbangi jaminan harga pakan terjangkau bagi peternak.

Bulog Ditugaskan Serap 1 Juta Ton

Kewajiban Bulog membeli jagung petani saat harga turun mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Inpres itu menugaskan Bulog menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.

Cadangan tersebut lantas disalurkan ke peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, program SPHP jagung pakan mendapat tambahan alokasi 150 ribu ton.

"Ada Inpres yang mewajibkan Bulog menyerap jagung petani minimal 1 juta ton, ada subsidi sekitar Rp 160 triliun untuk menjaga harga pangan, dan ada sanksi tegas bersama Polri dan TNI bagi yang melanggar," tegas Hermawan.

Sanksi Menanti Pelanggar Harga

Seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga dalam program SPHP. Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati/wali kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.

Pengawasan melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Bila ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas melaporkannya kepada penyidik dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Bagi petani, kebijakan ini memberi kepastian harga saat panen raya yang kerap menekan harga jual. Bagi peternak, harga acuan Rp 5.800 per kilogram menjaga biaya pakan tidak melonjak. Keseimbangan dua sisi itulah yang coba dikunci pemerintah lewat satu surat edaran.

Reporter: Ragil
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top