MEDAN — Hartanta menyampaikan keberatan itu kepada wartawan di Medan, Jumat (13/11), setelah persidangan lanjutan perkara di PTUN Medan sehari sebelumnya. Ia menyoroti dua surat resmi dari Kantor Staf Presiden dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang menurutnya menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik agraria tersebut.
Dua surat itu, kata Hartanta, menunjukkan persoalan HGU Nomor 92/Sei Mencirim telah lama diketahui PTPN I. Ia menilai perusahaan seolah mengelabui dengan mengirim surat baru ke BPN untuk mempertanyakan keberadaan hak milik di atas areal HGU.
Menurut Hartanta, rujukan dari KSP dan Menteri ATR/BPN membuktikan persoalan 53 SHM telah dibahas di tingkat pemerintah pusat. Ia menyebut penyelesaian konflik agraria itu melibatkan jajaran PTPN dan Kementerian BUMN.
"Persoalan ini kan persoalan nasional waktu itu. Direktur Utamanya sudah, Menteri BUMN-nya sudah, semua sudah membuat kesepakatan dulu," kata Hartanta.
Atas dasar itu, ia menilai gugatan ke PTUN Medan mengabaikan kesepakatan perdamaian yang sudah ada. PTPN I digambarkan seolah baru mengetahui keberadaan SHM di atas HGU yang masih berlaku hingga 8 Juni 2028 itu.
Hartanta juga mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan perkara. Menurutnya, Majelis Hakim PTUN Medan semestinya memeriksa keberatan administratif sebelum masuk ke tahap pembuktian.
Ia merujuk ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara selama 90 hari. Jika lewat dari batas itu, penggugat secara administrasi tidak bisa lagi mengajukan keberatan terhadap surat keputusan yang dipersoalkan.
"Kalau di TUN ini kan ada jangka waktunya 90 hari. Wajib diajukan gugatan TUN apabila telah diketahui ada HGB, ada Hak Milik, ada SK dan segala macam," ujarnya.
Hartanta menyebut pihaknya telah menyampaikan keberatan administratif dan merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dalam persidangan. Namun eksepsi yang diajukan ditolak Majelis Hakim, dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.
"Harusnya diperiksa dulu apakah secara administrasi perkara ini dapat atau tidak dilanjutkan, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan gugatan. Tetapi hakim melanjutkan," kata Hartanta.
Dalam perkara ini, PTPN I secara formal menggugat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, bukan menggugat warga langsung. Karena sertifikat yang dipersoalkan diterbitkan atas nama masyarakat, para pemegang SHM menjadi tergugat intervensi.
Berdasarkan dokumen gugatan, perusahaan mendalilkan 53 SHM objek sengketa terbit di atas sebagian areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim. PTPN I menyatakan HGU itu masih berlaku hingga 8 Juni 2028.
Perusahaan juga mempersoalkan tumpang tindih hak atas tanah. Peta telaah spasial HGU Nomor 92 yang disebut dalam gugatan mencatat 56 sertifikat hak milik di dalam sebagian areal HGU, dengan 53 di antaranya menjadi objek sengketa.
PTPN I menilai penerbitan sertifikat itu menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak perusahaan sebagai pemegang HGU. Perusahaan turut mempersoalkan proses penerbitan sertifikat dan menyatakan bidang tanah yang disengketakan berada di dalam areal HGU.
Hartanta berpandangan sengketa tidak bisa dilihat semata dari aspek tumpang tindih lahan dan status HGU. Proses penyelesaian konflik agraria yang sebelumnya melibatkan pemerintah pusat, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan hakim.
Ia menilai kelanjutan gugatan tanpa mempertimbangkan proses penyelesaian yang telah dibangun berpotensi mengesampingkan kesepakatan bersama. Persidangan lanjutan beragenda pembuktian dan pemeriksaan saksi berlangsung Kamis (12/11).