MEDAN — Desakan penegakan hukum disampaikan Datuk Iskandar Muda menyusul dugaan pengeroyokan yang menimpa Rafli Kahfi, petugas penggalangan dana kemanusiaan dari lembaga IZI, di kawasan Car Free Day Kota Medan. Melalui pernyataan tertulis yang dirilis Senin (9/11/2026), anggota DPRD Kota Medan itu meminta kepolisian bergerak cepat mengidentifikasi pelaku.
Ia menegaskan proses hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan di tingkat awal. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana harus diadili hingga ke pengadilan.
Datuk Iskandar Muda menilai ruang publik tidak boleh menjadi tempat bebas bagi aksi premanisme. Menurutnya, pembinaan ringan tidak cukup untuk kasus kekerasan yang terjadi di tengah keramaian warga.
"Jangan hanya sekadar diamankan atau diberikan pembinaan. Kalau terbukti melakukan pengeroyokan dan tindak pidana, tangkap dan penjarakan! Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pelaku kekerasan bisa bertindak seenaknya di ruang publik," tegasnya dalam pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga menyoroti dugaan bahwa para pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Politikus tersebut meminta kepolisian menyelidiki dugaan itu secara serius, karena aktivitas mabuk-mabukan yang berujung gangguan keamanan dinilai merusak ketenteraman warga.
Kritik diarahkan ke penyelenggaraan Car Free Day yang rutin digelar setiap akhir pekan. Menurut Datuk Iskandar Muda, Pemko Medan terlalu fokus pada agenda seremonial dan mengabaikan aspek keamanan serta keselamatan pengunjung.
"Pemko Medan harus bertanggung jawab memastikan ruang publik benar-benar aman. CFD bukan sekadar kegiatan olahraga dan hiburan, tetapi ruang publik yang digunakan masyarakat bersama keluarga, anak-anak, lansia, dan berbagai komunitas. Jangan sampai masyarakat datang untuk berolahraga justru pulang membawa ketakutan akibat aksi kriminal," ujarnya.
CFD Medan selama ini menjadi ruang berkumpul warga lintas usia, mulai dari keluarga dengan anak kecil hingga komunitas olahraga dan pelaku UMKM yang berjualan di sepanjang jalur. Keramaian itulah yang menurutnya membuat pengawasan harus diperketat.
Sejumlah aspek diminta dievaluasi Pemko Medan, mulai dari sistem pengamanan hingga penempatan petugas Satpol PP. Koordinasi dengan kepolisian, pengawasan titik-titik rawan, dan mekanisme penanganan cepat saat terjadi kekerasan juga masuk daftar.
"Jangan menunggu ada korban berikutnya baru kemudian sibuk melakukan evaluasi. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Pemko Medan harus hadir, bukan hanya sebagai penyelenggara acara, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keselamatan warga," tegasnya.
Hingga pernyataan itu dirilis, belum ada keterangan resmi dari Polrestabes Medan maupun Pemko Medan soal perkembangan penanganan kasus. Publik menantikan langkah konkret kepolisian mengungkap pelaku dan hasil evaluasi keamanan CFD dari pemerintah kota.