SUMATERA UTARA — Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pengecekan nomor HP terdaftar pinjol tidak bisa dilakukan hanya dengan memasukkan nomor telepon ke situs atau aplikasi tertentu. Masyarakat harus menelusuri riwayat kredit lewat data kependudukan (KTP/NIK) di portal iDebKu OJK. Langkah ini penting karena nomor ponsel bukan basis data utama sistem kredit perbankan nasional.
Pesan tagihan pinjaman online yang tiba-tiba membanjiri ponsel kerap membuat pengguna panik, apalagi jika disertai telepon dari penagih yang bersikeras menyebut penerima sebagai debitur menunggak. Padahal, orang tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan apa pun. Kondisi ini biasanya berakar pada penyalahgunaan data pribadi, termasuk nomor telepon yang dicatut pihak lain.
OJK sudah berulang kali memperingatkan risiko pencurian data pribadi seiring pesatnya pertumbuhan industri pinjaman daring. Namun, banyak pengguna belum tahu jalur resmi untuk memastikan apakah nomor atau identitasnya benar-benar terdaftar di suatu pinjol.
Tidak ada satu pun situs atau aplikasi resmi yang bisa memunculkan seluruh riwayat pinjaman hanya dengan memasukkan nomor HP. Alasannya, nomor ponsel bukan basis data utama dalam sistem kredit perbankan nasional.
Cara paling valid adalah menelusuri data identitas kependudukan lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Dari jalur ini, pengguna bisa melihat catatan kredit resmi dan memastikan apakah identitasnya pernah disalahgunakan.
Kecurigaan biasanya muncul dari sejumlah aktivitas janggal di ponsel. Berikut daftarnya:
Jika mengalami kondisi di atas, jangan buru-buru mengirim data tambahan kepada pihak yang menghubungi. Ada kemungkinan nomor hanya dijadikan kontak darurat oleh orang lain tanpa izin, terjadi kesalahan administrasi, atau sekadar modus penipuan berkedok penagihan.
Untuk membongkar apakah data benar-benar terdaftar memiliki tunggakan atau pinjaman aktif, ikuti kanal resmi OJK berikut:
Pemeriksaan riwayat kredit lewat SLIK menjadi semakin relevan setelah berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini memberi dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang menyalahgunakan data, termasuk penyelenggara pinjol ilegal.
OJK juga terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman daring yang terdaftar, sementara masyarakat diminta aktif memverifikasi legalitas platform sebelum mengajukan pembiayaan.
Bagi pelaku bisnis digital dan penyedia layanan keuangan, kasus pencatutan nomor HP ini menjadi pengingat bahwa verifikasi identitas berlapis dan perlindungan data pelanggan bukan lagi opsional. Investasi pada sistem keamanan data yang kuat akan menentukan kepercayaan pengguna di pasar pinjaman daring Indonesia yang terus tumbuh.