SUMATERA UTARA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47% secara tahunan pada triwulan III 2026, melampaui capaian triwulan sebelumnya 5,29% dan periode sama tahun lalu 5,04%. Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai capaian itu positif, tetapi mengingatkan tekanan rupiah dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya aman.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspansi ekonomi nasional pada triwulan III 2026 didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% dan menyumbang 2,62 poin terhadap pertumbuhan. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,06%, sementara industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dari sisi lapangan usaha dengan kontribusi 1,20 poin.
Amin Ak menyambut capaian tersebut di tengah ketidakpastian global. Namun ia menegaskan pemerintah tidak boleh buru-buru berpuas diri karena sejumlah indikator masih perlu diperhatikan.
"Ini kabar baik yang patut kita syukuri. Ekonomi nasional masih tangguh di tengah ketidakpastian global," ujar Amin dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Sabtu (7/11/2026).
Di balik angka agregat, komposisi pertumbuhan menjadi sorotan. Belanja pemerintah memang tumbuh paling tinggi, yakni 8,95%, tetapi laju itu melambat tajam dibandingkan triwulan II 2026 yang mencapai 15,97%. Konsumsi rumah tangga dan investasi juga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.
Menurut Amin, kenaikan pertumbuhan secara keseluruhan turut dipengaruhi mengecilnya beban impor terhadap pertumbuhan. Artinya, peningkatan angka belum sepenuhnya mencerminkan penguatan mesin ekonomi domestik.
"Pertumbuhan yang sehat harus berpijak pada daya beli masyarakat dan investasi swasta, bukan hanya belanja pemerintah," katanya.
Sisi manufaktur memberi sinyal positif. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2026 naik ke level 54,0, tertinggi sejak Maret 2024. Pesanan ekspor baru bahkan tumbuh dengan laju tercepat sejak survei dimulai pada 2011.
Tekanan terhadap nilai tukar menjadi risiko yang disorot. Pada 20 Oktober 2026, rupiah berada di kisaran Rp17.985 per dolar AS. Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di level 5,75%, sementara cadangan devisa turun menjadi USD146,3 miliar (sekitar Rp2.617 triliun) pada akhir September 2026.
Pelemahan kurs berpotensi memengaruhi biaya impor dan stabilitas harga dalam negeri. Bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor, tekanan ini langsung menggerus margin.
Neraca perdagangan juga memberi sinyal waspada. Surplus Januari–September 2026 hanya USD10,61 miliar (sekitar Rp189,92 triliun), merosot dari periode sama tahun lalu yang mencapai USD33,54 miliar (sekitar Rp600,37 triliun). Pertumbuhan impor yang lebih cepat dari ekspor mempersempit bantalan eksternal ekonomi.
Inflasi Oktober 2026 tercatat 3,23%, tetapi inflasi kelompok harga bergejolak yang didominasi pangan mencapai 5,81%. Kenaikan harga beras, cabai, dan minyak goreng langsung bersentuhan dengan kemampuan rumah tangga mengatur pengeluaran.
Dari sisi fiskal, defisit APBN hingga September 2026 mencapai Rp319 triliun atau 1,24% terhadap PDB. Proyeksi defisit akhir tahun di kisaran 2,8% perlu dijaga agar kredibilitas fiskal tetap terpelihara.
Persoalan pemerataan juga menjadi catatan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07% pada Maret 2026, tetapi rasio Gini justru meningkat ke 0,368. Angka itu mengindikasikan manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi merata.
Bagi investor, kombinasi pertumbuhan solid dan tekanan eksternal ini menuntut selektivitas. Sektor yang bergantung pada konsumsi domestik dan belanja pemerintah masih punya ruang, tetapi eksposur terhadap fluktuasi kurs perlu dihitung ulang.