SUMATERA UTARA — DPRD Kutai Kartanegara meminta Pertamina menambah kuota BBM dan membenahi pola pelayanan di SPBU menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah titik. Permintaan disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid, yang menilai penambahan pasokan sama pentingnya dengan penataan teknis di lapangan. Keluhan serupa muncul dari Fraksi PKB, yang menyoroti peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite sebagai salah satu pemicu lonjakan permintaan.
Abdul Rasid menyampaikan permintaan penambahan kuota BBM dalam keterangan di Tenggarong, Senin (2/11/2026). Politikus senior Partai Golkar itu menilai persoalan antrean tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengatur alur pelayanan di stasiun pengisian.
Menurut Rasid, penambahan pasokan dibutuhkan agar kebutuhan masyarakat Kukar tetap terpenuhi, terutama saat permintaan melonjak. Ia meminta Pertamina mencari formula pengaturan pelayanan yang mampu memecah penumpukan kendaraan di SPBU.
Ada dua hal yang ditekankan DPRD Kukar dalam pertemuan tersebut. Pertama, evaluasi pola pelayanan di SPBU agar antrean tidak menumpuk pada jam tertentu. Kedua, penambahan kuota BBM untuk wilayah Kukar.
Rasid menegaskan ketersediaan pasokan harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, distribusi BBM kepada masyarakat akan lebih lancar bila kuota disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan hanya mengandalkan penataan teknis di stasiun pengisian.
Anggota DPRD Kukar Fraksi PKB Eko Wulandanu melihat persoalan kelangkaan BBM tidak bisa dilempar ke satu pihak saja. Ada sejumlah faktor yang saling berkaitan, termasuk perubahan harga Pertamax yang membuat sebagian konsumen beralih ke Pertalite.
Selisih harga yang cukup besar antara Pertamax dan Pertalite dinilai mendorong masyarakat yang sebelumnya memakai BBM nonsubsidi berpindah ke BBM subsidi. Peralihan itu kemudian menambah tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di Kukar.
"Kalau mau ditertibkan memang harus seluruhnya, baik itu dari manajemen Pertamina, manajemen SPBU, dan masyarakat atau oknum yang ikut mengetap di SPBU yang ada di Kutai Kartanegara," ujar Eko.
Eko menyoroti praktik oknum yang ikut mengetap di SPBU sebagai bagian dari masalah. Menurutnya, penertiban harus menyeluruh, mencakup manajemen Pertamina, pengelola SPBU, hingga pengawasan terhadap konsumen yang memanfaatkan celah aturan.
Untuk jangka pendek, DPRD Kukar mendorong pengawasan dan sosialisasi kepada SPBU agar praktik yang merugikan masyarakat bisa dicegah. Langkah ini dinilai lebih cepat dieksekusi dibanding menunggu perubahan kebijakan di tingkat pusat.
Untuk jangka panjang, DPRD Kukar berencana berkoordinasi dengan Ombudsman dan DPR RI. Tujuannya agar tata kelola serta kebijakan harga BBM dievaluasi, termasuk dampaknya terhadap daerah penghasil seperti Kukar.
"Jangka panjangnya kita coba bersurat ke Ombudsman dan DPR RI untuk melakukan koordinasi, agar DPR RI melakukan evaluasi kepada Pertamina," kata Eko.
Antrean panjang di SPBU Kukar menjadi ujian bagi Pertamina dalam menjaga distribusi BBM di daerah dengan aktivitas tambang dan industri yang tinggi. Penambahan kuota yang diminta DPRD akan menjadi indikator pertama apakah persoalan ini bisa diredam sebelum permintaan kembali naik.