MEDAN — Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumut Titiek Sugiharti menyatakan perluasan peran posyandu berlaku di seluruh wilayah kabupaten/kota. Menurut dia, posyandu kini berfungsi sebagai ujung tombak pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Melalui langkah ini, peran posyandu di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumut diperluas,” ujar Titiek usai menghadiri rapat kerja Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumut, Kamis.
Transformasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi tersebut menetapkan enam standar pelayanan minimal yang menjadi cakupan kerja posyandu.
“Ada enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial,” kata Titiek.
Dengan cakupan itu, posyandu tidak lagi hanya melayani penimbangan balita atau pemberian imunisasi. Layanan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar warga secara lebih luas.
Pengurus Tim Pembina Posyandu Kementerian Dalam Negeri Yudhi Timor Bini Prakoso menyebut transformasi ini mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Posyandu, menurut dia, menjadi wadah bagi warga untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menghubungkannya dengan layanan pemerintah.
“Posyandu jadi mitra strategis bagi pemerintah desa dan kelurahan,” katanya.
Data nasional menunjukkan ada 238.666 posyandu dengan 1.250.685 kader di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, Sumut menyumbang 10.472 posyandu dan 49.152 kader.
“Posyandu harus berubah, maka posyandu harus bertransformasi. Data posyandu di Indonesia saat ini 238.666, dan jumlah kader sebanyak 1.250.685 orang. Di antaranya Sumut 10.472 Posyandu, dan jumlah kader 49.152 orang,” ucap Yudhi.
Yudhi merujuk Survei Penduduk Antar Sensus 2025 Badan Pusat Statistik yang mencatat penduduk Indonesia didominasi kelompok usia 0–4 tahun. Jumlahnya mencapai 22.741.968 jiwa.
Kelompok tersebut mayoritas berasal dari Generasi Alpha. Bayi yang lahir pada 2025 menjadi angkatan pertama Generasi Beta.
Besarnya kelompok usia dini itu membuat layanan posyandu makin dibutuhkan. Transformasi diarahkan agar pelayanan benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Menurut Yudhi, transformasi posyandu sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, daerah, dan desa. Arahnya juga menyentuh pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Transformasi posyandu turut diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan,” tutur Yudhi.
Rapat kerja di Kantor Gubernur Sumut itu mempertemukan tim pembina posyandu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasilnya menjadi acuan perluasan peran posyandu di masing-masing daerah.