Pemkab Asahan Raih Kategori Istimewa Penilaian KPK, Skor Ber-Aksi 2026 Tembus 97,30 Persen

Penulis: Ragil  •  Jumat, 06 November 2026 | 08:16:02 WIB
Pemkab Asahan meraih kategori Istimewa dalam penilaian KPK dengan skor Ber-Aksi 2026 sebesar 97,30 persen.

ASAHAN — Penilaian berlangsung 4–5 November 2026 dengan tim lintas kementerian dan lembaga. Selain KPK RI, evaluasi melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, Ombudsman RI, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Capaian itu dinilai dari komitmen serta penerapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Fokus penilaian juga menyentuh upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Asahan.

Enam Rekomendasi yang Harus Ditindaklanjuti OPD

Ibnu Basuki Widodo menyebut kategori Istimewa bukan akhir dari proses. Sejumlah catatan evaluasi dan rekomendasi strategis tetap harus dijalankan seluruh organisasi perangkat daerah.

Salah satunya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Inspektorat juga ditugaskan mereviu penerapan mitigasi risiko yang telah disusun.

KPK meminta seluruh pengaduan masyarakat — baik lewat kanal pengaduan pemerintah maupun SP4N-LAPOR! — direspons dan ditindaklanjuti dengan baik. Setiap OPD juga diminta mengevaluasi hasil survei kepuasan masyarakat dan memastikan kepastian waktu dalam merespons permintaan informasi publik.

Rekomendasi lain menyentuh peningkatan publikasi program dan inovasi pemerintah daerah. Sosialisasi nilai-nilai integritas kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi kelompok masyarakat yang telah dibentuk juga masuk daftar.

Setiap OPD Diminta Punya Minimal Satu Penyuluh Antikorupsi

KPK mendorong penguatan kapasitas aparatur di tingkat OPD. Salah satunya melalui penyediaan penyuluh antikorupsi di setiap unit kerja.

“KPK mendorong setiap OPD memiliki minimal satu orang penyuluh antikorupsi,” ujar Ibnu.

Untuk mendukung hal itu, KPK merekomendasikan ASN Pemkab Asahan mengikuti pendidikan dasar antikorupsi secara daring melalui E-Learning Antikorupsi Center KPK.

Skor 97,30 Persen dan Artinya bagi Warga Asahan

Angka 97,30 persen menempatkan Pemkab Asahan di kategori tertinggi penilaian percontohan Ber-Aksi 2026. Penilaian ini menjadi basis evaluasi bagaimana pemerintah daerah mengelola risiko korupsi di layanan publik sehari-hari.

Bagi warga, rekomendasi soal respons pengaduan dan kepastian waktu layanan informasi publik berdampak langsung. Dua hal itu menentukan seberapa cepat laporan masyarakat ditangani instansi daerah.

Pemkab Asahan belum merinci jadwal pemenuhan seluruh rekomendasi KPK. Namun hasil penilaian ini akan menjadi acuan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah pada periode berikutnya.

Reporter: Ragil
Sumber: teritorial24.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top