SUMATERA UTARA — Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000 kepada pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta yang aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Pekerja yang merasa memenuhi syarat bisa mengecek status penerima melalui bsu.kemnaker.go.id, meski laman resmi itu belum bisa diakses. Pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan, jadi pekerja diminta menunggu dan memeriksa berkala.
Kepastian jadwal pencairan masih ditunggu. Sejumlah pekerja mempertanyakan hal ini di kolom komentar akun Instagram Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Hingga informasi terbaru, pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi penyaluran.
Dasar hukum program mengacu pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, dengan tata cara pemberian merujuk Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 7. Regulasi terbaru mengubah sejumlah ketentuan, tetapi tidak mengubah aturan prioritas penerima.
Setiap penerima yang lolos verifikasi mendapat Rp 900.000. Bahan informasi yang tersedia belum merinci total anggaran maupun jumlah penerima nasional untuk tahun ini.
Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 Pasal 5 menetapkan BSU diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan. Ketentuan ini tetap berlaku karena tidak termasuk poin yang diubah dalam Permenaker terbaru.
Merujuk Pasal 3 ayat (2) yang diperbarui, pekerja wajib memenuhi seluruh kriteria berikut:
Pengecekan dilakukan mandiri melalui laman resmi Kemnaker. Ikuti langkah berikut:
Perlu dicatat, laman BSU Kemnaker saat ini belum bisa diakses. Pemerintah meminta masyarakat menunggu informasi resmi sebelum mencoba kembali.
Proses pencairan berjalan bertahap sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 7. Data calon penerima bersumber dari peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Hasil verifikasi dituangkan dalam daftar calon penerima dan diserahkan kepada menteri, disertai berita acara dan surat pernyataan kebenaran data. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian menetapkan penerima berdasarkan daftar tersebut.
Setelah penetapan, KPA menerbitkan surat perintah membayar kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN menyalurkan dana kepada penerima melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank penyalur.
Pemerintah membutuhkan waktu menyelesaikan seluruh tahapan sebelum penyaluran. Penyaluran dilakukan bertahap dan menyesuaikan proses verifikasi, sementara jumlah penerima di seluruh Indonesia cukup banyak sehingga dana tidak disalurkan sekaligus.
Distribusi melalui bank Himbara juga memerlukan proses lanjutan. Sampai sekarang tidak ada tanggal pencairan resmi, sehingga pekerja diminta memantau informasi dan mengecek status secara berkala.
Informasi lengkap mengenai jadwal dan teknis penyaluran dapat diakses melalui kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Waspadai pihak yang menawarkan jasa mempercepat pencairan dengan biaya tertentu—BSU tidak dipungut biaya dan tidak disalurkan melalui calo. Laporkan dugaan pungutan liar atau penipuan ke kanal pengaduan resmi Kemnaker.