MEDAN — Pemerintah Kota Medan menetapkan arah belanja Perubahan APBD 2026 pada penguatan pelayanan dasar. Pendapatan daerah dalam perubahan anggaran tersebut diproyeksikan Rp 7,13 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 7,73 triliun.
Pembiayaan netto dalam P-APBD 2026 tercatat Rp 592,2 miliar. Angka-angka itu disepakati bersama DPRD Medan dalam rapat paripurna sebelum penetapan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyatakan pelayanan dasar menjadi elemen penting yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Menurut dia, APBD yang kuat dan efektif diarahkan untuk memperkuat program berbasis kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan stunting.
"Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran demi memperkuat layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujar Rico Waas di Medan, Rabu.
Dia menambahkan, masalah kesejahteraan sosial turut masuk dalam prioritas belanja. "Melalui dukungan APBD yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi pembangunan kota kita harapkan dapat memperkuat program-program berbasis kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan stunting dan masalah kesejahteraan sosial secara optimal," kata dia.
Struktur P-APBD 2026 menempatkan belanja daerah lebih besar dari proyeksi pendapatan. Selisih itu ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 592,2 miliar yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.
Rico Waas menyebut penyusunan kerangka anggaran ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah kota dan DPRD. Tujuannya, mewujudkan APBD yang sehat dan berbasis kesejahteraan warga.
"Penyusunan kerangka anggaran ini, mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan APBD yang sehat dan berbasis kesejahteraan warga," sebut dia.
Menurut Wali Kota, perubahan APBD 2026 berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan krusial warga Medan. Pengalokasian anggaran diarahkan agar efektif dan transparan.
"Pengalokasian anggaran yang efektif dan transparan ini mampu menjadikan Medan sebagai kota yang terus tumbuh maju, inklusif, dan kondusif bagi seluruh warganya," ujarnya.
Dengan kesepakatan di rapat paripurna, P-APBD 2026 menjadi dasar pelaksanaan belanja daerah pada periode berikutnya. Program kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan stunting menjadi sasaran utama alokasi anggaran tersebut.