SUMATERA UTARA — Perum Bulog memastikan pasokan Beras Kita Medium ke jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak dibatasi kuota pemesanan, dengan pengiriman perdana dijadwalkan 20 Oktober mendatang. Kebijakan ini diambil setelah Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menginstruksikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Skema tanpa plafon itu hanya berlaku bagi Kopdes Merah Putih yang memesan melalui Agrinas Pangan, sementara pengecer tetap terikat aturan Bapanas.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya siap mengirim berapa pun volume yang diminta jaringan Kopdes Merah Putih. Pemesanan akan dilakukan lewat aplikasi Sistem Pangan Harian Pemerintah (SPHP) dengan Agrinas Pangan sebagai pemesan utama di sisi koperasi.
"Kami siapkan sebanyak yang diminta. Jadi kami tidak batasi," kata Rizal saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).
Rizal menegaskan kebijakan tanpa batas kuota hanya menyasar Kopdes Merah Putih. Untuk pengecer biasa, aturan Bapanas tetap berlaku dengan plafon maksimal 2 ton per pemesanan.
"Kalau mungkin mohon maaf yang untuk teman-teman pengecer kan sesuai dengan aturannya Bapanas, maksimal sekali pesan 2 ton. Nah kalau KDKMP nanti yang pesan Agrinas Pangan, seberapa yang dipesan, itu yang akan kami kirim, dan pemesanannya menggunakan aplikasi SPHP," ujar dia.
Dari sisi produk, Bulog memastikan beras yang dialokasikan ke jaringan koperasi adalah kualitas medium. Rizal menyebut pilihan itu mengikuti status beras sebagai barang subsidi pemerintah.
"Kalau KDKMP, medium. Karena semua adalah barang subsidi pemerintah," tuturnya.
Pemerintah menargetkan minimal 100 titik Kopdes Merah Putih menerima pasokan beras Bulog sebagai proyek percontohan sebelum 20 Oktober. Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan.
"Alhamdulillah tadi sudah diputuskan dan dipimpin Pak Menko, dalam waktu dekat, sebelum 20 Oktober harus minimal ada 100 KDKMP yang bisa dijadikan pilot project untuk dimasukkan dulu, yang lengkap," terang Rizal.
Bulog akan berkoordinasi dengan Kemenko Pangan untuk memetakan titik-titik koperasi yang bisa didorong masuk skema ini. Rizal menyebut jumlahnya terbuka untuk ditambah bila memungkinkan.
"Bahkan kalau menurut kami kalau bisa lebih dari 100, lebih banyak lebih bagus," tambahnya.
Kopdes Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang menyasar desa dan kelurahan sebagai simpul distribusi bahan pangan pokok. Bulog menempatkan pasokan beras medium sebagai instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga di wilayah yang selama ini bergantung pada rantai pasok panjang.
Skema pemesanan lewat Agrinas Pangan dan aplikasi SPHP memungkinkan Bulog mengukur permintaan riil tiap titik koperasi tanpa harus menetapkan plafon di muka. Pendekatan ini berbeda dari pola penyaluran ke pengecer yang selama ini dibatasi kuota untuk mencegah penyimpangan distribusi.
Bagi pelaku usaha pangan, kebijakan ini berpotensi mengubah peta persaingan di level desa. Koperasi yang sebelumnya kesulitan mendapat pasokan dalam volume besar kini punya jalur langsung ke Bulog, sementara pedagang tradisional tetap menghadapi batas 2 ton per pemesanan.
Yang perlu dicermati adalah kesiapan 100 titik percontohan dalam tiga pekan ke depan, termasuk infrastruktur gudang dan kapasitas administrasi koperasi. Keberhasilan pilot project ini akan menentukan apakah skema tanpa kuota diperluas ke seluruh jaringan Kopdes Merah Putih atau tetap terbatas pada titik terpilih.