Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara memperkuat implementasi Early Warning System Si-Rukun untuk mendeteksi potensi konflik sosial keagamaan di Kabupaten Langkat. Pembinaan menyasar aparatur sipil negara lingkup Kemenag Langkat, mulai dari kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh agama, hingga penghulu. Kepala Kanwil Kemenag Sumut Ahmad Qosbi menyebut deteksi dini dan koordinasi sebagai kunci menangani potensi konflik sejak awal.
MEDAN — Penguatan sistem deteksi dini itu digelar di Aula Kemenag Kabupaten Langkat dan diikuti aparatur dari berbagai lini pelayanan keagamaan. Kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh agama, dan penghulu menjadi sasaran utama pembinaan karena posisi mereka paling dekat dengan masyarakat.
EWS Si-Rukun atau Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun diposisikan sebagai alat bantu menyerap laporan warga sebelum persoalan sosial keagamaan membesar. Qosbi menilai keberagaman di Sumatera Utara menuntut koordinasi lintas pihak yang berjalan terus-menerus, bukan hanya saat konflik muncul.
Sumatera Utara dihuni beragam etnis dan pemeluk agama yang tersebar dari pesisir timur hingga dataran tinggi Karo. Kerukunan di wilayah seperti ini, menurut Qosbi, bergantung pada kemampuan jajaran Kemenag membaca gejala awal di tingkat kecamatan dan desa.
"Keberagaman di Sumatera Utara itu, merupakan kekuatan harus dijaga. Deteksi dini, dan koordinasi harus diperkuat agar potensi konflik bisa diketahui, dan ditangani sejak awal," ujar Qosbi.
Ia menempatkan EWS Si-Rukun sebagai bagian penting dari upaya memperkuat deteksi dini potensi konflik berdimensi sosial keagamaan. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan laporan dari bawah, lalu menyalurkannya ke pihak yang berwenang menangani.
Kepala KUA Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Kurnia Amir, merasakan langsung manfaat aplikasi tersebut. Menurutnya, Si-Rukun memudahkan penyerapan dan penerimaan pengaduan masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan potensi konflik sosial keagamaan.
"Dengan aplikasi ini potensi konflik dapat kita ketahui lebih awal, dan konflik yang telah terjadi juga dapat kita koordinasikan untuk dicarikan penyelesaian," kata Kurnia Amir.
Bohorok dikenal sebagai kawasan dengan penduduk dari berbagai latar belakang etnis dan kepercayaan. Kurnia menilai kanal pengaduan digital membantu jajarannya bergerak lebih cepat dibanding menunggu laporan menumpuk di tingkat kecamatan.
Selain soal deteksi konflik, Qosbi meminta kepala KUA dan penyuluh agama lebih aktif menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan data dan pemanfaatan media sosial juga dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari pelayanan publik.
Menurut Qosbi, jajaran Kemenag tidak cukup memahami tugas administratif. Mereka dituntut mampu memberi pelayanan yang membuat masyarakat nyaman dan puas berbasis bukti nyata.
"Kita ingin seluruh jajaran tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang membuat masyarakat nyaman dan puas berbasis bukti nyata," papar dia.
Pembinaan di Langkat menjadi salah satu rangkaian implementasi EWS Si-Rukun di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut. Jajaran yang telah dilatih diharapkan meneruskan pemantauan di wilayah masing-masing, terutama kecamatan dengan komposisi penduduk yang beragam.