MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas meminta pola pendampingan UMKM dijalankan secara menyeluruh, mulai dari penyiapan ide bisnis, menjalankan usaha, hingga akses permodalan. Menurutnya, program pembinaan tidak boleh berhenti di ruang pelatihan tanpa memastikan pelaku usaha benar-benar bisa berjualan dan meraup pendapatan.
Permintaan itu ia sampaikan ketika menerima audiensi Mercy Corps Indonesia di Rumah Dinas Wali Kota Medan. Rico menilai pendampingan perlu menyiapkan contoh usaha yang bisa ditiru warga, dari tahap membuka usaha sampai menghasilkan pemasukan.
Rico menyebut pendampingan tidak hanya untuk UMKM yang sudah berjalan. Warga yang baru ingin memulai usaha juga perlu dibimbing agar mampu membangun bisnis hingga menghasilkan pendapatan.
“Yang terpenting dalam membantu UMKM ialah secara end-to-end. Kita harus menyiapkan role model bisnis, mulai dari membuka usaha hingga menghasilkan income,” ujar Rico.
Dengan pola itu, pembinaan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan. Pelaku usaha didorong melewati tahap praktik, pendampingan harian, sampai akhirnya punya arus kas yang sehat.
Dalam audiensi tersebut, Mercy Corps Indonesia menyampaikan capaian program tahun pertama. Lembaga itu juga memaparkan rencana diseminasi pembelajaran UMKM pada 30 September 2026.
Program yang dijalankan berfokus pada penguatan kapasitas wirausaha. Dua hal yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Kedua aspek itu kerap menjadi titik lemah UMKM di daerah. Banyak usaha kecil mampu memproduksi barang, tetapi kesulitan mencatat arus kas rapi dan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal.
Jika pola end-to-end dijalankan, pelaku UMKM di Medan bisa mendapat pendampingan yang lebih panjang, bukan sekadar satu-dua hari pelatihan. Mereka dibimbing menyusun rencana usaha, menghitung modal, sampai menyiapkan berkas pengajuan pembiayaan.
Pemkot Medan belum merinci bentuk kerja sama lanjutan dengan Mercy Corps Indonesia. Namun arah kebijakannya sudah jelas: pembinaan UMKM diukur dari pendapatan yang dihasilkan pelaku usaha, bukan dari jumlah peserta yang hadir di pelatihan.