MEDAN — Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Sry Puspa Sary, membuka langsung forum yang dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Kegiatan ini terlaksana atas dukungan Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI) melalui kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris lewat UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO).
Sumatera Utara tercatat sudah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (RPRKBI). Program dan kegiatan PRKBI juga telah diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, hingga APBD.
Meski begitu, sejumlah kebutuhan pembiayaan masih di luar jangkauan anggaran pemerintah. Keterbatasan fiskal daerah disebut menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat implementasi program yang sudah direncanakan.
Dalam forum tersebut, peserta memetakan sejumlah peluang pendanaan alternatif yang berpotensi mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di daerah. Berikut opsi yang masuk pembahasan:
Sry Puspa Sary menyatakan forum ini menjadi momentum penting untuk mencari solusi pendanaan alternatif bagi program PRKBI. Ia berharap diskusi menghasilkan pemetaan potensi pendanaan yang bisa ditindaklanjuti secara nyata.
"Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting dalam rangka mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung implementasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara," ujar Sry Puspa Sary.
Ia menambahkan, pemetaan potensi pendanaan dari forum ini diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret untuk mendukung pelaksanaan program PRKBI.
Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML, Agus Marwan, mengapresiasi komitmen Bapperida Provinsi Sumatera Utara yang dinilainya konsisten memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon di daerah. Menurutnya, Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengarusutamaan agenda tersebut.
"Setelah dokumen RPRKBI tersusun dan berbagai kegiatan PRKBI terintegrasi dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran daerah, kini saatnya kita memperkuat implementasinya," ungkap Agus Marwan.
Ia menyebut salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan pendanaan untuk membiayai seluruh kebutuhan program yang telah direncanakan. Karena itu, forum ini diharapkan merumuskan strategi mobilisasi pendanaan alternatif yang sesuai kebutuhan dan karakteristik Sumatera Utara.
Rekomendasi dari FGD ini diharapkan menjadi dasar bagi Bapperida Provinsi Sumatera Utara dan OPD terkait untuk menyusun skema pembiayaan inovatif. Kolaborasi lintas pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga pembangunan internasional, disebut menjadi bagian penting agar program PRKBI tidak bergantung pada APBD semata.