Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, meminta Dinas Kesehatan memastikan setiap program memiliki perencanaan yang kuat, terarah, dan terukur agar hasilnya jelas bagi masyarakat. Arahan ini disampaikan saat memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) program kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Dinas Kesehatan setempat.
TAPANULI UTARA — Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, menegaskan pentingnya perencanaan program kesehatan yang kuat, terarah, dan terukur. Penegasan ini disampaikan saat memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) program kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat, Rabu (2/9).
Menurut Deni, Monev merupakan sarana untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan, termasuk kondisi sumber daya dan kebutuhan yang belum tertangani.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Taput, dr. Henny Ganda Nainggolan, memaparkan perkembangan program kerja secara menyeluruh. Paparan dilanjutkan oleh para kepala bidang yang menyampaikan capaian dan pelaksanaan program di masing-masing bidang.
Deni menginstruksikan jajaran Dinas Kesehatan menyampaikan informasi dan data sesuai kondisi sebenarnya. Data yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran utuh pelaksanaan program sekaligus menentukan langkah penyelesaian atas berbagai persoalan.
"Monev ini penting untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan program di lapangan, termasuk kondisi sumber daya dan kebutuhan yang masih perlu mendapat perhatian," ujar Deni di Aula Dinas Kesehatan setempat, semalam.
Ia menekankan setiap program harus memiliki target dan indikator yang jelas. Dengan begitu, pelaksanaan dapat dipantau dan hasilnya dapat diukur secara berkala.
Selain memperkuat perencanaan, Deni mendorong seluruh jajaran meningkatkan koordinasi dan kerja sama. Hal ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Deni juga meminta berbagai kegiatan positif pemerintah daerah didokumentasikan dan dipublikasikan. Langkah ini disebut sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus penyampaian capaian pembangunan kepada masyarakat.