MEDAN — Realisasi penerimaan pajak di Sumatera Utara menunjukkan akselerasi kuat di semester pertama 2026. Berdasarkan data Perwakilan Kemenkeu Sumut, penerimaan mencapai Rp15,25 triliun hingga Juni, atau melesat 69,15 persen secara tahunan (year on year).
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyebut angka tersebut merupakan gabungan penerimaan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I dan Kanwil DJP Sumut II.
"Angka tersebut merupakan gabungan penerimaan dari Kanwil DJP Sumut I dan Kanwil DJP Sumut II," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Medan, Sabtu.
Meski tumbuh tinggi, capaian Rp15,25 triliun baru memenuhi 42,31 persen dari target tahunan yang dipatok Rp36,05 triliun. Dengan sisa waktu enam bulan, pemerintah daerah dan kantor pajak masih punya pekerjaan rumah untuk mengejar defisit realisasi.
Kemenkeu Sumut menyatakan akan terus mengoptimalkan penerimaan dengan dua cara utama: meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menggali potensi pajak baru yang belum tergarap maksimal.
Di luar sektor pajak, Kemenkeu Sumut juga membukukan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp2,32 triliun hingga Juni 2026. Angka ini telah mencapai 75,58 persen dari target APBN yang ditetapkan Rp3,06 triliun.
Rinciannya, realisasi bea masuk mencapai Rp458,42 miliar atau meningkat 30,8 persen secara tahunan. Sementara penerimaan bea keluar membukukan angka Rp1.627,65 miliar, tumbuh 6,5 persen dibanding tahun lalu.
Namun, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp230,48 miliar, terkontraksi 2,2 persen secara tahunan hingga Juni 2026.
Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumut juga terjaga. Realisasi PNBP tercatat Rp1,39 triliun, atau mencapai 54,68 persen dari target APBN sebesar Rp2,55 triliun.
Dari sisi komponen, realisasi PNBP lainnya mencapai Rp643,94 miliar atau setara 73,86 persen dari target. Adapun pendapatan badan layanan umum (BLU) mencapai Rp749,90 miliar, atau 44,70 persen dari target.
Kemenkeu Sumut menilai capaian BLU menunjukkan perbaikan layanan dan tata kelola keuangan pada unit-unit pendidikan, kesehatan, maupun layanan teknis lainnya di daerah.