TAPANULI UTARA — Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli warga di daerahnya. Ia meminta seluruh perangkat daerah terus bersinergi dan responsif terhadap faktor-faktor yang bisa memicu lonjakan harga.
“Seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi dan responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati dalam keterangan yang diterima, Senin.
Rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri itu membahas sejumlah agenda strategis nasional. Selain pengendalian inflasi, pemerintah pusat juga menyinggung progres Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Mendagri menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan sensus ekonomi dan mengoptimalkan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Jonius memastikan Pemkab Tapanuli Utara mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Ia menilai program perumahan ini strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Bupati juga menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan DTSEN. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam merancang program pembangunan yang efektif.
“Penyusunan kebijakan berbasis data akan meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” kata Bupati.
Bupati Jonius mengikuti rakor didampingi Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, staf ahli bupati, para asisten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara.
Rakor yang digelar secara virtual itu diikuti oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Agenda ini menjadi forum koordinasi rutin antara Kemendagri dan pemerintah daerah dalam mengawal program strategis nasional serta stabilitas ekonomi daerah.