MEDAN — Komisi VII DPR RI tidak hanya datang sendirian saat berkunjung ke PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara di Medan, Kamis. Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty membawa serta tiga kementerian strategis: Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pariwisata. Targetnya satu: menjadikan PRSU agenda nasional yang masuk kalender resmi pemerintah.
"Kami melihat adanya peluang besar untuk PRSU ini untuk diperkuat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujar Evita yang memimpin rombongan kunjungan kerja spesifik tersebut.
Evita meminta pengelola PRSU segera berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Ia mendorong agar ajang tahunan ini masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN), program unggulan kementerian yang mempromosikan event-event daerah ke level nasional dan internasional.
"Ajang tersebut dapat menjadi etalase besar bagi destinasi wisata Sumatera Utara," kata Evita. Ia menambahkan, PRSU juga bisa bersinergi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menghadirkan panggung kesenian, musik, dan program-program kreatif lainnya.
Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, Evita mendorong koordinasi dengan Kementerian UMKM. Fokus utamanya adalah pengembangan pasar bagi produk lokal Sumatera Utara yang selama ini sudah dipamerkan di PRSU.
"Kami mengajak mitra-mitra kerja ini supaya grand desain dari PRSU ke depan bisa dibuat. Kita menginginkan PRSU ini sejajar dengan event-event nasional lainnya," jelas Evita.
Untuk memperkuat promosi, rombongan Komisi VII juga menggandeng tiga lembaga penyiaran publik: TVRI, RRI, dan LKBN Antara. Ketiganya diminta berpartisipasi aktif dalam memperluas eksposur PRSU ke seluruh Indonesia.
"Kami juga membawa TVRI, RRI dan LKBN Antara untuk berpartisipasi dan memperluas eksposur PRSU ini," ujar Evita.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII akan membahas hasil kunjungan ini bersama tiga kementerian mitra. Koordinasi lanjutan direncanakan untuk memastikan PRSU tidak hanya menjadi pameran tahunan biasa, tetapi benar-benar menjadi agenda nasional yang didukung penuh pemerintah pusat.