SUMATERA UTARA — Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (15/6), Tito mengapresiasi laju inflasi yang berada dalam rentang target pemerintah 1,5-3,5 persen. Namun, ia menyoroti komponen makanan, minuman, dan tembakau yang masih memberikan andil signifikan terhadap kenaikan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 2 Juni 2026, komoditas cabai menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada kelompok pangan dengan andil 0,08 persen. Di posisi kedua, minyak goreng mencatatkan kenaikan yang patut diwaspadai.
"Khusus untuk makanan, minuman, tembakau, posisi masih pada cabai ya. Cabai yang paling tinggi 0,08 diikuti minyak goreng," ujar Mendagri dalam rapat tersebut.
Tito menyoroti disparitas harga minyak goreng di tingkat daerah. Dari data yang dipaparkan, sebanyak 165 kabupaten/kota mencatatkan kenaikan harga, sementara 73 daerah lainnya justru mengalami penurunan.
Menurut mantan Kapolri itu, minyak goreng menjadi perhatian khusus lantaran merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas. "Nah yang mungkin perlu diwaspadai adalah minyak goreng. Karena minyak goreng adalah kebutuhan utama," ungkapnya.
Di sisi lain, Tito bersyukur bahwa inflasi kali ini tidak didorong oleh kenaikan harga beras. Ia menilai tren periode sebelumnya kerap menjadikan beras sebagai biang kerok utama inflasi.
Mendagri memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog yang dinilai berhasil menjaga ketersediaan pasokan sehingga harga beras relatif stabil. Kondisi ini berbeda dengan beberapa komoditas lain seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit yang harganya juga menanjak di sejumlah daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Tito menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memonitor secara ketat pergerakan harga minyak goreng di pasar tradisional maupun ritel modern. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi lonjakan inflasi yang lebih dalam pada bulan-bulan mendatang.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, akan terus berkoordinasi dengan daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.